Munas ke IV Dharma Wanita Persatuan mengangkat tema “Optimalisasi Kinerja DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk Suksesnya Pembangunan Nasional”. DWP bertekad untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam membangun bangsa dan negara sesuai porsi dan kapasitas DWP, sehingga diharapkan seluruh pengurus dapat bekerja keras dan ikhlas agar tercapai kemajuan organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Diungkapkan Ketua Umum DWP Ibu Erni Tjahjo Kumolo pada  acara pengukuhan pengurus DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP) masa bakti 2019 – 2024 yang tergabung dalam kelompok IV di Jakarta, Rabu (03/03/2020).

Dalam sambutannya Ibu Erni Tjahjo Kumolo tidak lupa mengajak seluruh masyarakat agar menjaga kebersihan terkait dengan masuknya virus corona di Indonesia. Caranya dengan melakukan cuci tangan secara teratur dengan benar, selain itu dihimbau agar para ibu tidak menjadi panik sehingga dapat menimbulkan keresahan pada diri anak-anaknya.

Terdapat 12 kepengurusan DWP IPP yang dikukuhkan yaitu DWP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DWP Kementerian Pertahanan (Kemhan), DWP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DWP Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT),  DWP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DWP Badan Siber Sandi Negara (BSSN), DWP Badan Narkotika Nasional (BNN), DWP Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), DWP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), DWP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), DWP Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan DWP Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Acara pengukuhan yang dihadiri oleh Penasihat DWP Kemenkeu Ibu Nina Suahasil Nazara, Penasihat DWP KLHK Ibu Lilia Alue Dohong, Penasihat DWP Kemenparekraf Ibu Gista Putri Wisnutama, Penasihat DWP Kemhan Ibu Ernawati Trenggono, dan Penasihat DWP Kemendikbud Ibu Franka Franklin Nadiem. Pada kesempatan ini sekaligus disosialisasikan perubahan Anggaran Dasar DWP oleh Ibu Endang F. Atmaji selaku Sekretaris Jenderal DWP. Perubahan mendasar atas bunyi dan isi pasal dalam Anggaran Dasar terdapat pada pasal-pasal, yang mengatur antara lain Ketua Umum dijabat oleh istri menteri yang membidangi Aparatur Negara dimana sebelumnya dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS. Perubahan lainnya terkait kepengurusan di DWP dimana pengurus DWP dijabat oleh istri ASN aktif dan atau ASN Perempuan. Acara ini diliput oleh RRI Jakarta dan NET TV.