Musyawarah Daerah I DWP Provinsi Papua Selatan
Musyawarah Daerah I DWP Provinsi Papua Selatan mengangkat tema, ”Penguatan Transformasi Organisasi DWP, Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”, diselenggarakan pada Kamis (3/07/2025). Acara ini diselenggarakan untuk menyusun rencana strategis guna mendukung dan mengevaluasi program kerja DWP Provinsi Papua Selatan.
Sekretaris Jenderal DWP, Ibu Dewi R Hakim yang mewakili Ketua Umum DWP, Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin menegaskan, sebagai perempuan Indonesia dan seorang Ibu senantiasa mengambil peran aktif dalam menjaga keharmonisan keluarga, menguatkan organisasi dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa.
“Musyawarah Daerah adalah momen penting untuk memperkuat arah organisasi, menyatukan semangat dan membangun kepengurusan yang solid dan berdampak. Musda bukan sekedar seremonial organisasi tapi wadah untuk menyegarkan semangat, menyatukan visi dan menyusun langkah strategis DWP kedepan. Terlebih dengan semangat hastag #DWPSehatBerdaya kita ingin DWP hadir bukan hanya sebagai pendamping tetapi sebagai penggerak ditengah keluarga, masyarakat dan instansi,” ujar Ibu Dewi saat memberikan sambutan pada acara ini.
Sementara itu,Gubernur Prov. Papua Selatan, Bapak Apolo Safanpo mengajak untuk bersama memanfaatkan forum Musda ini agar dapat menghadirkan ide maupun gagasan untuk dirumuskan dalam program kegiatan DWP Provinsi Papua Selatan ke depan, yang ikut membantu pemerintah, maupun masyarakat di Prov. Papua Selatan. Baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan tugas pembangunan juga pelayanan kepada masyrakat.
Kepala Bagian Organisasi DWP Pusat, Ibu Naida R Yudha pada acara ini juga memberikan sosialisasi AD/ART hasil Munas V tahun 2024. Dijelaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, non partisan juga tidak terikat parpol.
DWP mempunyai tujuan terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya, pada khususnya, serta masyarakat, pada umumnya, melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota,untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.